Viewers

Sunset Policy

Sabtu, Desember 13, 2008

Hari Kamis, 18 desember 2008, Ratna sempet menghadiri seminar pajak “Pemantapan Sunset Policy” yang dibawakan oleh Direktur Jenderal Pajak Dr. Darmin Nasution, di Empire Palace Surabaya. Acara dimulai sekitar pukul 12.00, yang sempet molor beberapa waktu, dengan kursi yang tersedia dalam ruangan empire lantai 5, adalah 1.000 orang, namun pengunjung membludak hingga akhirnya data pengunjung yang tercatat mencapai 1.500 orang lebih, berantusias memastikan mengenai sunset policy itu jebakan atau tidak. Dalam acara seminar/silahturahmi itu, juga didatangi oleh para pengusaha top Surabaya, seperti Bapak Teguh Kinarto (ketua kehormatan REI Jawa Timur dan wakil ketua DPP Real Estate Indonesia), Bapak Henry (Ketua REI Jawa Timur), Bapak Didi W. Simson (Group Pasar Atom Surabaya, ketua DPD APPBI), Edwin S (PT. Tjiwi Kimia), dan Omar S. Hananto (Pakuwon Group).

Sebagai pembukaan Pak Darmin mengutarakan bahwa setiap WNI mempunyai hak dan kewajiban seperti tertuang dalam UUD 1945, di mana kewajiban WNI ada 2, yaitu mempertahankan Negara Indonesia dan membayar pajak. Sehingga Pak Darmin menghimbau masyarakat untk menunaikan kewajiban itu (terutama dalam hal ini adalah membayar pajak).

Pak Darmin mengutarakan bahwa dari segi kantor pajak pun, mulai berbenah diri, memperbaiki diri, yaitu yang dimulai dengan reformasi birokrasi, memodernisasikan administrasi perpajakan. Beberapa langkahnya adalah restrukturisasi berbasis fungsi, perbaikan business process, segmentasi kantor pelayanan pajak (KPP)-yang menangani WP besar dan WP kecil. Selain itu, dari segi SDM nya, juga direformasi, semuanya didik professional dan handal, dengan ditunjag adanya perbaikan gaji karyawan. Di samping itu semua, bidang perpajakan juga mereformasi beberapa kebijakan perpajakan.

Undang-Undang PPh yang baru (Pasal 17 (1) UU PPh) menyebutkan adanya perubahan persentase tarif lapisan penghasilan WP OP, yaitu sebagai berikut:

Peraturan Lama:
s.d 25.000.000 sebesar 5%
25.000.000 – 50.000.000 sebesar 10%
50.000.000 – 100.000.000 sebesar 15%
100.000.000 – 200.000.000 sebesar 25%
Di atas 200.000.000 sebesar 35%

Peraturan Baru
:
s.d 50.000.000 sebesar 5%
50.000.000 – 250.000.000 sebesar 15%
250.000.000 – 500.000.000 sebesar 25%
Di atas 500.000.000 sebesar 30%

Pak Darmin menyebutkan bahwa dengan adanya peruahan tarif lapisan pajak penghasilan tersebut, diperkirakan tahun 2009 penerimaan pajak akan hilang sebesar Rp. 47 triliun.

Dalam kesempatan itu, juga terjadi tanya jawab peserta dengan Pak Darmin, di mana umumnya meminta untuk dapat memperpanjang sunset policy ini karena baru akhir-akhir ini disosialisasikan sehingga banyak yang baru tau dan waktu menuju berakhirnya sunset policy tanggal 31 Desember 2008 sudah semakin mepet. Namun Pak Darmin selalu menegaskan bahwa sunset policy ini tidak dapat diperpanjang lagi. Sunset policy hanya berlaku di tahun 2008, yaitu sampai dengan 31 Desember 2008 seperti yang tertuag dalam UU Perpajakan Pasal 37. Lebih lanjut Pak Darmi menjelaskan, karena sudah tertuang dlaam Undang-Undnag, maka untuk memperpanjang program sunset policy harus dirubahnya dan diperlukan Perpu, sedangkan Perpu hanya dapat keluar jika dalam keadaaan darurat saja.

Oleh karena itu, Pak Darmin juga menghimbau agar masyarakat memanfaatkan sunset policy ini, karena yang diminta adalah kejujuran, dan Pak Darmin yang telah menyosialisasikan ke pada aparatnya, berjanji tidak akan mengusut laporan pajak yang disetorkan masyarakat.

Di penghujung berakhirnya sunset policy ini, terlihat jelas peningkatan WP yang mengurus NPWP, di mana di tahun 2007 pemilik NPWP adalah sekitar 7 juta orang, dan sebelum desember 2008 ini, rata-rata pengurus NPWP adalah 8 ribu orang tiap harinya. Namun pada bulan sekarang ini, desember 2008, pengurus NPWP melonjak tajam yaitu sebesar 75.000 orang per harinya. Sungguh angka yang fantastis, di mana masyarakat juga menyambut baik sunset policy ini, sebagai WNI yang baik.

0 komentar: