Viewers

Sunset Policy Mundur

Rabu, Desember 31, 2008

Wuah ternyata antusias masyarakat akan kebijakan pemerintah yaitu penghapusan sanksi pajak (sunset policy) benar2 dimanfaatkan. Sehingga jumlah pendaftar di detik2 akhir menjelang berakhirnya sunset policy yang semestinya 31 Desember 2008 ini membludak hingga kantor2 pajak kewalahan.

Kemudian pemerintah memperpanjangnya deadline sunset policy ini hingga Februari 2009 lewat pernyataan yang diutarakan Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani. Namun lanjutnya, bahwa masyarakat jangan menunda2 lagi hingga 28 Februari 2009, karena ini merupakan perpanjangan sunset policy yang terakhir. Lumayan kan kita dapat terhindar dari sanksi administrasi, karena sanksi administrasi yang berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar adalah sebesar 2% per bulan dari saat seharusnya terutang, dihapuskan dalam kesempatan emas sunset policy ini. Perpanjangan ini menurut Sri Mulyani memerlukan landasan hukum yang kuat, di mana landasan hukum yang dimaksud dapat dikeluarkan dalam bentuk Perpu. Perpanjangan ini juga akan diimbangi program sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai daerah.


Selaku dirjen pajak (Darmin Nasution), menambahkan pernyataan MenKeu Sri Mulyani tentang perpanjangan sunset policy itu. Menurut Darmin Nasution, perpanjangan sunset policy sebenarnya dapat dilakukan hingga akhir Maret 2009 untuk WP 2008. Sedangkan yang dikatakan Men Keu Sri Mulyani tanggal 28 Februari 2009 itu ganya untuk WP lama yang sudah punya NPWP sebelum taon 2008. Kalau yang punya NPWP di taon 2008, mereka punya waktu hingga 31 Maret 2009.


Selain penghapusan sanksi administrasi dalam sunset policy, pemerintah juga menyiapkan aturan baru akan pembebasa tarif FLN (fiskal LN) bagi WP OP dalam negeri yang mempunyai NPWP. Sedangkan bagi yang tidak mempunyai NPWP dan telah berusia 21 tahun, tetap dikenakan Rp. 2.500.000 untuk angkutan udara dan Rp. 1.000.000 untuk angkutan laut tiap kali keberangkatan ke luar negeri.

Menurut pemberitaan di Jawa Pos 31 Desember 2008, dampak dari adanya sunset policy ini antara lain :
1. Penerimaan pajak capai Rp.566,2 T lebih tinggi Rp.31,7 T dibandingkan target APBN-P 2008
2. WP bertambah 2 juta
3. Pemilik NPWP mencapai 10 juta
4. Tumbuh kesadaran menjadi WP


0 komentar: